12 Sep

Mitra Usaha yang sedang menjalankan usaha pasti tidak asing lagi dengan masalah perpajakan. Namun dalam pembahasan kali ini kami akan memaparkan pengertian pajak dari dasar supaya memberikan pemahaman bagi pengusaha pemula atau masayarakat umum.

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak | photo by : souvenirpajak

Pajak (dari bahasa Latin taxo; “rate”) adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab.Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mitra Usaha jika mengamati definisi pajak terdapat perbedaan pada definisi pajak secara hukum dan secara ekonomi dari pajak. Ahli ekonomi meyakini bahwa tidak semua transfer finansial ke sektor publik dapat dikategorikan sebagai pajak. Contohnya adalah, beberapa transfer ke sektor publik yang masih dipengaruhi oleh harga. Hal ini misalnya, biaya kuliah pada universitas negeri dan biaya untuk penyelenggaraan pelayanan pada pemerintah. Pemerintah juga memperoleh sumber daya finansial dengan “menciptakan” uang (misalnya dengan mencetak uang), melalui hiba (contohnya, kontribusi terhadap universitas dan museum negeri), dengan menetapkan sanksi (seperti denda atas pelanggaran lalu lintas), dengan mengambil utang,dan dengan menyita kekayaan. Dari sudut pandang ahli ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya non denda dari sektor swasta ke sektor publik yang dipungut dengan dasar yang ditetapkan sebelumnya dan tanpa menyatakan manfaat yang akan diberikan.

Dalam sistem perpajakan modern, pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, tetapi pembayaran secara natura maupun kerja atas pajak adalah karakteristik dari pajak tradisional atau pre-kapitalis dan fungsinya setara. Sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah atas pemasukan pajak menjadi topik yang sering diperdebatkan[oleh siapa?] dalam konteks politik maupun ekonomi. Pemungutan pajak dilakukan oleh institusi publik misalnya Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia, Canada Revenue Agency di Kanada, the Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat, atau Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) di Inggris. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya.

Mitra usaha yang mempunyai usaha dibidang apapun kami sarankan untuk memperhatikan pajak dal;am arti yang luas yaitu pajak sebagai jalan kita umtuk mempermudah urusan dengan pihak lain. Jika dalam pihak pmerinytah pajak akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pekerjaan proyek resmi pemerintah. Sebab hanya lembaga atau badan usaha saja yang akan mendapatkan informasi dan kemudahan dalam penawaran pekerjaan yang disampaikan. Bagi pihak swasta pajak akanmenjadi landasan penentuan harga jual. Sebab dalam produk yang kita pasarkan pada dasarnya harus memunculkan nilai pajak. Demikian juga ketika kita akan mengajukan permohonan dana pemerintah maka pajak menjadi salah satu komponen penting dalam kerjasama dengan pihak negara/ dinas.

Semoga bermanfaat

 

Salam Mitra,
Kang Wuri

> Baca juga artikel   Fungsi dan Kegunaan Akuntansi

Tinggalkan komentar